Penyusunan UU Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dinilai Urgen

BBSNEWS.CO.ID, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) berharap emerintah dan DPR-RI memperbaiki sistem hukum kontrak Indonesia. Mereka juga berharap adanya kodifikasi hukum kontrak Nasional seiring dengan semakin kompeksnya permasalahan hukum Kontrak di Indonesia dan Internasional.

Demikian hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP PERKAHPI Sabela Gayo dalam Konfrensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia yang diselenggarakan secara webinar pada tanggal, 3-4 Juni 2020. Konferensi pada tahun ini mengambil tema “Kontrak Barang/Jasa Pemerintah; Perdata atau Tindak Pidana Korupsi Pengadaan”.

Sabela menuturkan, tujuan dari kegiatan ini, memberikan solusi kepada pengambil kebijakan terkait dengan permasalahan hukum kontrak umum (commercial contract) dan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (Government Procurement Contract) di Indonesia. 

Dalam koferensi ini, sambung Sabela, para ahli hukum kontrak Indonesia masih sangat prihatin atas kondisi hukum kontrak nasional. Menurut dia, sampai hari ini belum memiliki Indonesia Undang-Undang khusus tentang kontrak umum dan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. 

“Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum di lapangan mulai dari ketidakpastian pelaksanaan kontrak itu sendiri sampai dengan mekanisme penyelesaian sengketa kontraknya,” jelasnya.  seperti dilansir republika.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *