Pemprov Banten Alokasikan Rp 50 M di APBD 2020 Untuk Agrobisnis

BBSNews- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis milik Pemprov Banten diperkirakan butuh modal sebesar Rp 300 miliar. Untuk memenuhinya, pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar pada APBD Banten 2020.

Kepala Disperindag Banten Babar Suharso menuturkan, Perda tentang Pembentukan BUMD Agrobisnis telah disetujui DPRD Banten pada 28 Agustus 2019. Saat ini, perda tersebut sedang dievaluasi Kemendagri.

“Setelah evaluasi oleh Kemendagri, nanti tinggal proses pengesahan, paripurna dewan lagi dan itu tidak akan lewat tahun ini,” kata Babar saat ditemui di Kantor Disperindag Banten, Kamis (19/9/2019).

Setelah pengesahan Perda tentang Pembentukan BUMD, selanjutnya dilakukan penyusunan perda yang mengatur penyertaan modal. “Itu disusun oleh teman-teman di Biro Bina Perekonomian. Rancangan perda dan naskah akademisnya, mungkin di akhir tahun ini disusun lagi atau ditetapkan pada penyertaan modalnya,” ujarnya.

Terkait modal, ia memperhitungkan kebutuhannya mencapai Rp 300 miliar. Untuk memenuhinya, pemprov akan mengalokasikan Rp 50 miliar pada APBD 2020. “Penyertaan modal Rp 50 miliar dari keseluruhan Rp 300 miliar,” kata mantan Staf Ahli Gubernur (SAG) Banten ini.

Selain itu, pihaknya juga akan membangun pasar induk atau Pusat Distribusi Provinsi (PDP) bertempat di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. “Yang itu nantinya menjadi aset BUMD. Ini kan bisa diperhitungkan aset BUMD ini, lahannya 10 hektare,” ucapnya.

Kebutuhan pembebasan lahannya sebesar Rp 68 miliar, kata dia, masuk pada APBD 2020. Sedangkan pelaksanaan pembebasannya, menunggu apprasial. “Ditambah lagi bangunan pasarnya, itu sudah dianggarkan di 2020 sekitar Rp 40 miliar, itu saja kan sudah Rp 100 miliar lebih. Ditambah lagi Rp 50 miliar modal setor, sudah Rp 200 miliar tahun depan itu untuk BUMD Agrobisnis,” tuturnya.

Ia berharap seluruh rencana pembentukan BUMD Agrobisnis pada 2020 bisa berjalan, mulai dari penyertaan modal hingga konstruksi PDP. “Sudah ada satu lagi perda sistem distribusi gabah. Gabah petani ditampung tapi pasti gabah ini diswakelola, digiling, dikemas digudangkan di PDP, ada stok beras,” katanya.

Untuk pengesahan BUMD yang bergerak di bidang usaha agro ini, ia ingin bisa dilakukan saat HUT Provinsi Banten ke-14 pada Oktober mendatang. “BUMD sebagai salah satu kado ulang tahun, launching,” ujarnya.

Sekda Banten Al Muktabar menuturkan, selain mempersiapkan BUMD, Pemprov Banten juga mulai mendata wilayah di Banten yang berpotensi menjadi pusat agrobisnis. Sehingga, pemprov dapat mengetui seberapa besar potensi agro untuk ditampung di BUMD. “Kita bicara kawasan-kawasan yang mungkin kita kelola menjadi pusat pertumbuhan agro kita,” ucapnya.

Sejauh ini, daerah yang sudah banyak terdapat wilayah agrobisnis hanya Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Dengan adanya BUMD Agrobisnis pemprov ingin pusat agro menjadi semakin bertambah. “Mungkin kita juga ingin komunikasi dengan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), mungkin ada lahan yang kita kelola. Ada juga jejak lahan yang selama ini diolah coba kita lanjutkan,” tuturnya.

Kehadiran BUMD Agrobisnis memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Harapannya ekonomi masyarakat terus terangkat sehingga angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun. “Kita potensi (agrobisnis) itu di wilayah selatan sangat mungkin. Apalagi nanti ada kita punya Tol Serang-Panimbang, kita punya reaktivasi tel kereta,” ujarnya. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *