Prabowo Picu Pertikaian Jelang Pengumuman Hasil Pilpres

Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa ia akan menolak hasil Pilpres 2019. Komentar terbaru Prabowo itu dilontarkan tepat setelah polisi mengambil tindakan terhadap sejumlah sekutu politiknya, setelah mereka menyerukan “people power” untuk memprotes hasil penghitungan suara sementara. Hasil penghitungan suara terbaru KPU menunjukkan bahwa Jokowi dan cawapres Ma’ruf Amin masih unggul dengan 56 persen suara atas 44 persen yang diperoleh oleh Prabowo-Sandiaga.

Kandidat presiden oposisi Prabowo Subianto bersikeras menolak hasil Pilpres 2019 yang sekiranya akan diumumkan pekan depan dengan alasan dugaan kecurangan.

Klaim sepihak tersebut dapat mendorong Indonesia menuju ketegangan pertikaian politik yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusuhan sipil di Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Prabowo, yang kembali berlaga melawan kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo setelah dikalahkan dalam Pilpres 2014, diperkirakan akan kalah dalam Pilpres 2019 dengan selisih lebih dari 12 poin, menurut hasil penghitungan suara sementara hingga hari Rabu (19/5) yang telah mencapai hampir 83 persen dari total suara dalam pemungutan suara tanggal 17 April 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelesaikan penghitungan suara final hari Rabu, 22 Mei 2019 pekan depan.

Namun, Prabowo bersikukuh bahwa ia tidak akan menerima hasilnya.

“Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil yang didasarkan pada tabulasi curang,” katanya hari Selasa (14/3).

Prabowo telah mengklaim bahwa ia dan cawapres Sandiaga Uno kalah karena berbagai penyebab mulai dari jutaan nama fiktif yang telah ditambahkan ke daftar pemilih, eksploitasi oleh aparat negara, politik uang, surat suara yang telah dicoblos, hingga kesalahan entri data oleh KPU. Prabowo mengatakan bahwa berbagai kecurangan tersebut, yang diungkapkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN), bertentangan dengan semangat demokrasi Indonesia.

Prabowo, yang juga memimpin Partai Gerindra, telah berjanji kepada para pendukungnya bahwa dia tidak akan menoleransi kecurangan pemilu semacam itu.

“Kita telah memenangkan mandat rakyat,” katanya.

“Jika kita menyerah, itu berarti kita menyerah pada ketidakadilan, dan itu berarti kita mengkhianati negara kita dan rakyat kita.”

Jenderal purnawirawan angkatan darat tersebut, yang mengklaim dirinya sebagai pemenang tak lama setelah pemungutan suara ditutup bulan April 2019, telah bersikeras mendukung klaimnya, meskipun hasil penghitungan cepat tidak resmi dari sejumlah lembaga survei dan hasil penghitungan suara sementara oleh KPU terus menunjukkan sebaliknya.

Hasil penghitungan suara terbaru KPU menunjukkan bahwa Jokowi dan cawapres Ma’ruf Amin masih unggul dengan 56 persen suara atas 44 persen yang diperoleh oleh Prabowo-Sandiaga.

Tim kampanye Prabowo telah mengajukan pengaduan ke KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi pihak berwenang belum menindaklanjuti laporan mereka, menurut ketua BPN Djoko Santoso.

Pada Pilpres 2014, Prabowo juga menentang hasil pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Jokowi dengan 53 persen suara. Tim pengacaranya saat itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, mengklaim bahwa perusakan surat suara di beberapa TPS telah memengaruhi validitas sekitar 23 juta suara. Namun MK mengesahkan hasil pemilu setelah memutuskan bahwa Prabowo dan timnya tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan kecurangan pemilu yang signifikan.

Wakil ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan hari Selasa (14/5) bahwa gugatan atas hasil pemilu di MK tahun 2014 adalah “buang-buang waktu” dan tampaknya tidak mungkin tim kampanye Prabowo akan kembali mengajukan gugatan kali ini, menurut laporan The Jakarta Post.

Dilansir The Straits Times, Kamis (16/5), Profesor Asep Warlan Yusuf, seorang ahli hukum dan politik dari Universitas Katolik Parahyangan, mengatakan bahwa selain dari pengadilan, kubu saingan memiliki jalan lain untuk menyelesaikan konflik pemilu, seperti melalui dialog, boikot hasil KPU, atau penggunaan tekanan publik. “Apa yang sering digemakan adalah seruan untuk gerakan ‘people power’,” kata Profesor Asep, memperingatkan bahwa kampanye semacam itu berpotensi mengakibatkan terulangnya kerusuhan sipil yang mengawali jatuhnya mantan presiden diktator Suharto tahun 1998.

Komentar terbaru Prabowo itu dilontarkan tepat setelah polisi mengambil tindakan terhadap sejumlah sekutu politiknya, setelah mereka menyerukan “people power” untuk memprotes hasil penghitungan suara sementara.

Salah satunya adalah politisi Partai Amanat Nasional dan pengacara Eggi Sudjana, yang ditangkap hari Selasa (14/5) karena seruannya yang menghasut protes untuk mendelegitimasi hasil KPU. Eggi kini menghadapi tuduhan pengkhianatan terhadap negara.

Pekan lalu, para pendukung Prabowo menggelar dua demonstrasi di luar gedung Bawaslu untuk memprotes hasil penghitungan suara sementara dan menekan Bawaslu untuk menindaklanjuti tuduhan kecurangan pemilu.

Lebih banyak aksi unjuk rasa serupa diduga akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

Tetapi pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan bahwa protes seperti itu akan memiliki dampak terbatas dan tidak mungkin meningkat menjadi kerusuhan massa, karena masyarakat secara umum akan menerima hasilnya.

“Pemilu itu bebas, adil dan demokratis, dan meski mungkin ada penipuan yang ditemukan di beberapa TPS, itu tidak akan signifikan,” tandas Profesor Syamsuddin. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *